KOTABARU, Kalimantanlive.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai perpindahan aset Pelabuhan Perikanan (PPI) Kotabaru ke provinsi masih terkesan lambat.
“Kita harus kembali melakukan kolaborasi baik dengan DPRD Kalsel, Dislautkan serta UPTD Pelabuhan Perikanan Kotabaru bagaimana caranya supaya persoalan aset yang berlarut-larut bertahun-tahun ini bisa segera selesai, capek juga kalau lama-lama,” katanya, saat menyampaikan pendapat terkait permasalahan aset di UPTD Pelabuhan Perikanan Kotabaru bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel di Kotabaru, Senin (31/5/2021).
BACA JUGA: Reses ke Tanahbumbu, Paman Yani : Ramadan Jadikan Momen Berbagi dan Jaga Persaudaraan
BACA JUGA:
Gunung Tirawan Pulau Laut Sigam Kotabaru Berstatus Hutan Lindung, Paman Yani : Tak Boleh Ditambang!
Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani, mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tersebut terbilang sudah cukup banyak.
“Uang pemerintah yang masuk ke unit ini (UPTD) cukup besar. Sedangkan, PAD yang disumbangkan masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Terlebih, anggota DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan itu juga tidak menampik kalau pendapatan asli daerah (PAD) tetap harus didukung sepenuhnya melalui aset yang dihibahkan.
“Karena permasalahannya ini memang di aset sampai saat ini. Saya dan Sekretaris Dislautkan Kalsel mencoba mencari titik terang agar hal ini cepat diselesaikan,” terang Yani Helmi.
Anggota DPRD Kalsel dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu juga menegaskan agar realisasi aset dapat diserahkan seluruhnya.
Komentar