JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Ada yang menarik dari temuan timbunan sembako bantuan Presiden RI di lapangan kosong Depok beberapa waktu lalu.
Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak pernah bekerjasama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan Presiden.
Namun, pihak perusahaan logistik JNE mengakui mengubur bantuan sembako itu karena sudah rusak sebelum bisa disalurkan ke masyarakat.
Nah, pihak Kementerian Sosial RI senada dengan Istana Kepresidenan juga mengaku tidak mengetahui soal adanya kerja sama penyaluran paket sembako bantuan sosial presiden dengan jasa ekspedisi JNE.
Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi terkait dengan penemuan sembako bantuan presiden yang terkubur di Depok.
Nah, siapa sebenarnya yang mengetahui permasalahan ini?
Pengakuan JNE
Seperti dikutip di kompas.com, JNE sebelumnya mengakui mengubur bantuan sembako itu karena sudah rusak sebelum bisa disalurkan ke masyarakat.
JNE juga menyebut bahwa penguburan sembako yang rusak itu sudah sesuai perjanjian kerja sama dua belah pihak.
Namun, Mira Riyanti dan Kemensos saat diperiksa polisi mengaku tak pernah ada kerja sama antara Kemensos dan JNE.
Pejabat Kemensos itu hanya menjelaskan soal kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Yang bersangkutan menerangkan pada intinya kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (1/8/2022).
Namun, kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.
“Kemudian Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE,” kata Zulpan.
Polda Bentuk Tim
Saat ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan, Polda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut temuan penimbunan bansos presiden.
Timsus Polda Metro Jaya itu juga sudah memeriksa pihak JNE.
Selanjutnya, timsus juga akan memanggil pihak Bulog untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut pada Selasa (2/8/2022) di Polres Metro Depok.