oleh

Bank Indonesia, DPRD, Pemprov, dan BKKBN Bersinergi Percepat Penurunan Prevalensi Stunting di Kalsel

BANJARMASIN, Kalimantanlive,com – Percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak.

Pesan itu mengemuka dari kegiatan siaran pers bersama antara Bank Indonesia (BI), DPRD Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalsel, bertempat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (10/03/2023).

BACA JUGA:
Buruan Daftar! Beasiswa Bank Indonesia Kembali Dibuka Khusus Mahasiswa ULM dan UIN Antasari

Isu stunting menjadi perhatian besar Pemerintah, dan strategi untuk menurunkan angka stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2011. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi tertinggi di Indonesia, dari semula 30,0% pada 2021, menjadi 24,6% pada 2022.

Kendati demikian, angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 24,4%.

Wartawan Press Room DPRD Kalsel foto bersama Kepala Perwakilan Bank Kalsel Wahyu Pratomo dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Jumat (1032023). (foto: Humas BI Kalsel)

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, mengatakan pihaknya sangat serius menangani masalah stunting. Saat ini DPRD Provinsi Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatasi masalah stunting.

“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang stunting,” sebut Supian.