oleh

MK akan Sidangkan Perkara Lanjutan Putusan MKMK yang Diajukan Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar Hari Ini

JAKARTA, Kalimantanlive.comMahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan yang menguji ulang secara formil batas usia capres-cawapres pada besok, Selasa (29/11/2023).

Perkara ini diajukan oleh 2 (dua) begawan hukum konstitusi yakni Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, PhD. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM dan terdaftar dengan registrasi nomor 145/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan rilis dari Integrity Law Firm, keduanya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 mengandung cacat formil, karena dihasilkan dari putusan yang telah terbukti mengandung konflik kepentingan.

BACA JUGA:
SBY Bersyukur Mahkamah Konstitusi Tetap Berlakukan Sistem Proporsional Terbuka Pemilu 2024

Bahkan, menyebabkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman, di mana seharusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak boleh turut serta dalam perkara yang secara tidak langsung melibatkan keponakannya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang lahir dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini telah mengubah wajah demokrasi kita, bahkan telah diputus mengandung konflik kepentingan. Ini adalah ikhtiar kami untuk mewujudkan restorative constitutional justice, mengembalikan pemilu sesuai dengan konstitusi yang seharusnya,”kata Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode 2011-2014.

Senada dengan Denny, Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa Putusan MKMK penting untuk ditindaklanjuti melalui uji formil ini demi menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia.