oleh

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Tidak Hormat Hasyim Asy’ari, DEEP Desak Lantik Iffa Rosita

JAKARTA, Kalimantanlive.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024, pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy’ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024, mengenai pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai anggota KPU untuk masa jabatan tahun 2022-2027,” ujar Ari Dwipayana, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, penandatanganan dan penerbitan keppres ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

# Baca Juga :14 Calon Pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Ketua KPU yang Baru, Berikut Nama-namanya

# Baca Juga :Usai Berhubungan Badan dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, DKPP Sebut Korban Alami Gangguan Kesehatan

# Baca Juga :Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Resmi Dipecat dari Jabatan Terkait Kasus Asusila, DKPP: Terbukti Langgar Kode Etik 

# Baca Juga :Komisi I DPRD Kalsel Panggil KPU dan Bawaslu Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

Sebelumnya, pada Rabu (3/7/2024), DKPP dalam putusannya memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy’ari dari posisi ketua merangkap anggota KPU, karena kasus dugaan asusila.

Dalam putusannya, DKPP meminta Presiden untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Desak Lantik Iffa Rosita

Sementara itu, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik komisioner baru KPU RI, Iffa Rosita sesuai dengan urutan calon berikutnya.

“Iffa Rosita sudah jelas ada di urutan kesembilan setelah Viryan (Komisioner KPU RI 2017-2022). Kita ketahui bersama bahwa saudara Viryan meninggal dunia pada 21 Mei 2022 karena sakit. Maka, calon pengganti berikutnya adalah Iffa Rosita yang saat ini menjadi komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur,” kata Neni dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Neni juga meminta pemerintah untuk konsisten dan tidak mengutak-atik kembali calon yang sudah ditetapkan saat fit and propper test, yang digelar oleh Komisi II DPR. “Jika pemerintah menunda dan mengulur-ulur pelantikan komisioner baru yang menggantikan Hasyim, maka hal ini menjadi mengundang tanda tanya publik. Hal ini juga akan berimplikasi serius terhadap kredibilitas dan reputasi KPU,” tuturnya.