BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Hiswana Migas Kalsel mempertanyakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mereka setor ke Pemprov Kalsel sebesar Rp 50 miliar – Rp 60 miliar per bulan, menyusul terganggunya distribusi gas Elpiji ke wilayah Banua Enam akibat kerusakan jalan dalam dua hari terakhir.
Menurut Ketua Hiswana Migas Kalsel H Saibani didampingi Seketaris HM Irfani, Sabtu (17/4/2021), besaran yang disetor pihak pengusaha BBM dan anggota Hiswana Migas Kalsel ke kas daerah melalui Bank Kalsel mencapai Rp 50 hingga Rp 60 Milyar per bulan, dan setiap tahunnya mencapai Rp 600 miliar – Rp 700 miliar.
BACA JUGA:
Distribusi Terhambat, Banua Enam, Bartim hingga Murungraya Terancam Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
BACA JUGA:
Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel H Ardiansyah Minta Balai Jalan Memacu Proyek Jembatan Alalak 1
Setoran tersebut, lanjut dia, berasal dari pajak PBBKB serta pungutan setiap liter BBM sebesar 7,5 %.
“Kami tidak hanya menuntut untuk perbaikan jalan guna dilancarkan distribusi gas elpiji, namun HIswana Migas juga sudah berkontribusi ke daerah dengan membayar pajak,” katanya.
H Saibani berharap pajak yang telah dibayarkan Hiswana Migas dan Pengusaha BBM kepada Pemprov Kalsel itu bisa dipakai untuk membangun daerah, seperti prioritas perbaikan jalan-jalan vital yang rusak agar distribusi gas elpiji ke daerah lancar dan perekonomian pun masyarakat meningkat.
