Menurut putra pertama Presiden SBY, perubahan nomenklatur kementerian, badan, lembaga di pemerintahan itu semua bisa terjadi.
Tetapi, ujarnya, yang lebih penting bagaimana melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar lembaga, pusat dan daerah bisa bekerja sama.
“Itulah yang lebih penting daripada sekadar merubah nama sebuah kementerian, menggabungkan dari A menjadi B. Tapi sekali lagi itu merupakan hak prerogatif presiden Jokowi, serahkan kepada beliau,” ujarnya.
AHY menegaskan, terkait reshuffle kabinet, pihaknya tidak mau berandai-andai karena Demokrat tidak pernah ditawari apapun.
BACA JUGA :
SBY Sebut Ada Pihak yang Beli Partai Demokrat Jika Kudeta Berhasil Gulingkan AHY
BACA JUGA :
SBY Bicara Gerakan Gulingkan AHY dan Kudeta Partai Demokrat : Manuver itu Masih Berlangsung!
“Kami tentu ingin memiliki sikap yang konsisten. Yang baik kita katakan baik, yang tidak baik kita kritisi karena kita ingin perbaikan. Tidak hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kemarin negatif, sekarang positif. Gak jelas,” ujarnya.
Walaupun berada di luar pemerintahan, kata AHY, Demokrat juga tidak ingin menjadi oposisi yang tidak memiliki akal sehat.
“Kami punya segala alasan bersuara lantang, tetapi tidak boleh hanya sekadar ingin menjatuhkan, siapa pun itu,” kata AHY.
Jumpa pers Ketum Demokrat AHY juga dihadiri Sekjen Teuku Riefky Harsya, Ketua DPD Demokrat Kalsel, Rusian, para kepala DPC.
Penulis : Elpian
Editor : Elpianur Achmad
