JAKARTA, Kalimantanlive.com – Dalam rangka peningkatan program dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komisi I DPRD Provinsi Kalimatan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tepatnya ke Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Hj Karmila, Ketua Komisi I Hj Rachmah Norlias beserta anggota dan mitra kerjanya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, rombongan diterima Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri RI, La Ode Ahmad, MSi beserta jajarannya di ruang rapat Situation Room, Jum’at (4/6/2021).
BACA JUGA :
Komisi I DPRD Kalsel : Miliki Beragam Unit Usaha, BUMDes Amanah Batola Bisa Jadi Rujukan
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Suripno Sumas, seusai pertemuan, mengatakan program FKUB di Kalsel dirasakan masih jauh tertinggal, khususnya dari provinsi tetangga Kalimantan Tengah.
Bahkan, lanjut dia, menurut indeks kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama RI, Kalsel berada diurutan ke 24, sedangkan Kalteng berada diurutan ke- 5.
“Hal inilah yang menjadi dasar utama dan ingin kami konsultasikan ke Ditjen Polpum Kemendagri RI,” katanya.
Termasuk, ujar Suripno, bagaimana mekanisme penganggaran untuk menunjang kegiatan FKUB yang selama ini juga dirasakan masih sangat kecil.
“Kami tadi diberikan bekal, cara dan upaya-upaya untuk meningkatkan program FKUB. Kami akan support,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
