Sebagaimana disebutkan pihak Ditjen Polpum Kemendagri, kata Suripno, FKUB ini salah satu program yang menjadi upaya bagi Pemerintah Pusat agar ini menjadi skala prioritas dalam rangka kerukunan umat beragama.
“Termasuk masukan dalam perencanaan penganggaran program FKUB di Kalsel,” jelas
politisi kawakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalsel.
BACA JUGA :
Komisi IV DPRD Siap Perjuangkan Anggaran Usai Pantau Venue Porprov Kalsel 2022 di HSS
Dalam pertemuan, La Ode Ahmad sangat mengapresiasi dan menyambut hangat kedatangan Wakil Ketua, Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel beserta rombongan.
Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang mendesain kebijakan yang lebih strategis lagi dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden untuk penguatan kerukunan umat beragama.
Terkait penganggaran kegiatan FKUB, kata La Ode, dirinya melihat Kalsel dan 13 kabupaten/kotanya sudah memasukan anggaran namun secara statistik masih cukup minim.
“Sebetulnya tidak sulit bagi Pemda untuk menyusun anggaran FKUB karena strukturnya jelas, regulasinya juga jelas, yakni Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya. (Timhumasdprdkalsel/mrh)
Editor : Elpian Achmad
