Teguh mengatakan, sudah sepatutnya publik mengapresiasi kinerja Polri dan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam memerangi peredaran narkoba di tanah air.
Namun, informasi yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai besaran kasus narkoba yang berhasil digagalkan dalam tiga bulan terakhir sesungguhnya adalah sebagai sinyal ketidakmampuan negara menghadapi peperangan asimetris ini.
BACA JUGA:
Lima Oknum Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan Tiga Warga Tertangkap Pesta Sabu
BACA JUGA : Bang Dhin Apresiasi Polresta Banjarmasin Amankan Sabu 135 Kg, 2 Juta Warga Kalsel Terselamatkan!
“Yang lima ton dalam tiga bulan itu kan yang berhasil digagalkan. Coba bayangkan, berapa yang tidak berhasil kita gagalkan?” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri Pemuda Muhammadiyah ini.
Karena itu, menurut Teguh, juga sudah sewajarnya pemerintah Indonesia membangun rantai komando yang lebih solid dan terukur.
“BNN dan Polri menangani persoalan narkoba setelah memasuki wilayah hukum Indonesia. Sementara fungsi intelijen yang bekerja untuk mencegah tsunami narkoba menghantam negara kita masih kurang terdengar,” kata Teguh lagi.
Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), juga Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI menurut Teguh juga perlu diberi porsi yang signifikan dalam memerangi peredaran narkoba.
“Khususnya Bakamla yang menjaga wilayah perairan kita. Hampir semua serangan yang kita alami, termasuk serangan dalam bentuk narkoba, terjadi di laut dan atau melalui laut. Tidak bisa tidak, Bakamla harus memiliki kapasitas yang memadai untuk memukul mereka sebelum menyentuh daratan kita,” masih katanya.
Dia berharap rantai komando yang solid untuk perang asimetris melawan narkoba ini dibangun dengan menyisihkan ego sektoral masing-masing lembaga.
“Banyak kisah sukses dan model yang dilakukan berbagai negara dalam membangun rantai komando khusus untuk memerangi narkoba. Kita bisa pelajari itu,” katanya.
Penulis : Elpian
Editor : Elpian Achmad
