BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Puluhan mahasiswa berunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Anti Korupsi (KPK), di Halaman Kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (21/6/2021).
Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel juga mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pembatalan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan usai dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN, beberapa waktu lalu.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan melalui wakil rakyat Kalsel untuk menyelematkan KPK RI yang harus segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA:
Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Pertahankan Penyidik dengan Reputasi dan Integritas Tinggi
BACA JUGA :
Ditanya Bersedia Jadi Istri Kedua, Materi Tes Alih Status Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan
Massa mahasiswa bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi, dengan membawa nisan kuburan, bertuliskan KPK is dead.
Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan untuk menyelematkan KPK RI yang harus segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, aksi sempat memanas ketika peserta memaksa mendekat ke ‘Rumah Banjar’, namun dihalangi aparat kepolisian dari Polda Kalsel.
Mahasiswa juga sempat tak terima karena Ketua DPRD Provinsi, Supian HK tidak hadir, dan hanya diwakili oleh Ketua Komisi I, Rachmah Norlias, Anggota Komisi I, Siti Noortita Ayu Febria, dan Sekretaris Komisi IV, Firman Yusi.
Firman Yusi memilih Walk-Out (WO) dari lokasi aksi untuk menetralisir panasnya situasi, karena tuntutan para peserta yang hadir untuk menandatangani draft petisi yang disodorkan.
Mahasiswa mendesak petisi ditandatangani terkait komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan menyelamatkan eksistensi KPK sebagai lembaga anti rasuah independen.
“Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa saja, bahwa dalam proses demokrasi itu tidak ada pihak yang bisa memaksakan kehendak,” tutur politisi PKS itu terkait desakan para peserta aksi.
