H Jurni mengatakan, DPRD Kabupaten Tabalong yang juga memiliki fungsi pengawasan ini, berjanji akan berkoordinasi dengan stakholder terkait untuk menggali potensi-potensi lain yang bisa dimaksimalkan dalam menambah penyertaan modal di Bank Kalsel. Selain itu, juga mengeluhkan beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini.
Kata H Jurni, ada beberapa hal saat ini yang menjadi fokus dari DPRD Kabupaten Tabalong di sektor ekonomi dan keuangan antara lain terkait dengan persentase lumpsum payment point PT. Adaro Indonesia.
“Kami berharap ada perubahan komposisi pembagian antara daerah penghasil yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dengan Provinsi penghasil yaitu Kalimantan Selatan yang selama ini dinilai belum berpihak kepada daerah penghasil,” keluhnya.(*)
Penulis : Eep
Editor : Elpian Achmad
