Masjid Terbesar di Asia Tenggara Senilai Rp 130 Miliar Terbengkalai, Lahan Bermasalah & Dana Dikorupsi

Menurut Deru, Sumsel harus tetap ada Islamic Center, namun akan dibangun di tempat lain

Saat ditanya tentang kasus Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumsel yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Deru enggan berkomentar.

“Saya serba salah, kemarin saya bilang prihatin disalahkan orang. Hari ini ditanya lagi, saya kembalikan ke hati nurani Anda saja. Saya tidak mau komentar karena ini rumah ibadah,” katanya.

“Yang jelas komentar tentang proses hukumnya bisa ditanyakan Kejati,” katanya.

Berharap terealisasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat memegang jabatan Dewan Penasehat Pembangunan Masjid Sriwijaya, Prof Jimly Asshiddiqie, berharap pembangunan masjid tetap terealisasi meski sejumlah mantan pejabat di Sumsel tersandung kasus dugaan korupsi.

“Kita percayakan saja sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, untuk dugaan kasus korupsinya,” kata Jimlly saat dihubungi Tribun Sumsel melalui pesan WhatsApp.

Jimly berdoa ada jalan hingga pembangunan masjid tersebut teralisasikan. Apalagi belum ada dalam sejarah, pembangunan masjid batal dibangun.

“Mudah-mudahan jangan sampai, masjid ini memecahkan record di dunia sebagai satu-satunya yang tidak jadi dibangun, karena kasus tanah yang merembet-rembet jadi kasus korupsi,” katanya.

Jangan terburu-buru

Sementara itu Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr MH Thamrin MSi mengatakan meski pembangunan masjid itu bermasalah, namun dana yang telah diinvestasikan harus tetap dimaksimalkan.

“Pertama Masjid Sriwijaya ini penuh masalah dari sisi kebijakan, kenapa ia bermasalah, yang jelas transparansi tidak ada. Sekarang bagaimana menghapus masalah ini, jangan dengan cara jalan terburu- buru,” kata Thamrin, Jumat (24/9/2021).

Diungkapkan Thamrin, meski putusan Herman Deru itu dikatakannya semua sudah dibahas dengan Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda), namun harus juga dilakukan kajian mendalam.

“Jangan hanya rapat forkompinda sekali dua kali, tapi harus ada kajian mendalam. Apalagi masjid ini monumental dan sudah ada duit rakyat yang masuk di situ,” jelasnya.

Ditambahkan Thamrin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel seharusnya memiliki skenario yang banyak pilihan, bukan hanya sekedar membatalkan. Namun yang paling penting meminimalkan resiko kerugian selama ini, dari investasi yang sudah dilakukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *