JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Tagar #PercumaLaporPolisi yang viral dua pekan terakhir di media sosial merupakan ekspresi kekecewan dan kritik masyarakat pada kinerja Polri.
Hal tersebut diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).
Kepala divisi hukum Kontras, Andi Rezaldy menyatakan tagar ini muncul karena kerja kepolisian dalam penanganan perkara tidak transparan dan akuntabel.
Baca Juga :Tewas Diterkam Buaya, Jasad Gadis Cilik di Ambon Masih Utuh Hanya Ada Luka Bekas Gigitan
“Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat pada pada aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri,” terang Andi pada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).
Andi mencontohkannya dengan perkara dugaan pemerkosaan di Luwu Timur yang viral karena reportase Project Multatuli.
Polisi, lanjut dia, justru merespons kritik atas penanganan perkara itu dengan penyangkalan yang berlebihan.
“Akun Instagran Polres Luwu Timur membuat klarifikasi dan diikuti cap hoaks pada artikel berita yang dipublikasi Project Multatuli,” tegas Andi.
“Parahnya klarifikasi yang dimuat menyebut identitas orangtua korban. Padahal berdasarkan hukum, memuat identitas nama orangtua korban merupakan sesuatu yang dilarang,” jelas dia.
Andi juga tidak sepakat dengan tindakan kepolisian merespons protes dengan kekerasan. Seperti yang terjadi pada mahasiswa yang berunjuk rasa di Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021).
Dalam video yang beredar dan menjadi viral, polisi membanting mahasiswa hingga bagian punggungnya menatap trotoar.
“Kendati sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf namun hal tersebut tidak menghapus pertanggung jawaban pelaku dan atasan pelaku,” tutur Andi.
Andi mengungkapkan berdasarkan catatan Kontras, tindakan kekerasan masih kerap dilakukan polisi pada masyarakat sipil.
