BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Pembahasan mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum disepakati.
Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rabu (6/10/2021) lalu ditunda.
Komisi II memperkirakan jadwal pelaksanaan pemilu baru dapat diputuskan setelah masa reses pada November 2021.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Mendagri agar lebih serius mengurus jadwal Pemilu 2024.
Permintaan itu bukan tanpa alasan, mengingat sampai saat ini belum ada agenda penetapan jadwal Pemilu 2024 di Komisi II DPR RI.
# Baca Juga :JADWAL German Open 2021 Hari Ini: 5 Wakil Indonesia Fikri/Bagas & Gregoria Mariska dkk, LIVE TVRI
# Baca Juga :INI DAFTAR Kapolres yang Dicopot, Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Tak Mampu Bersihkan Ekor Kepalanya Saya Potong
# Baca Juga :Asyik Nyabu, 3 Pemuda Kotabaru Diciduk Polisi, Ngaku Beli Rp300 Ribu di Tanahbumbu
“Informasi yang kami dapat dari Mendagri, pemerintah dan penyelenggara masih memerlukan waktu untuk melakukan konsolidasi serta penyamaan persepsi terkait jadwal yang akan disepakati,” ucap Bang Rifqi melalui siaran pers tertulis yang diterima apahabar.com, Selasa (2/11).
“Sebagaimana diketahui, pemerintah mengusulkan hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 15 Mei 2024, sementara KPU pada 21 Februari 2024,” sambung Legislator asal Kalsel ini.
Ia menegaskan pentingnya kepastian jadwal Pemilu 2024 diputuskan segera.
“Hari pencoblosan suara Pemilu 2024 harus segera diputuskan, sebab berbagai tahapan lain mengacu pada hal itu. Misalnya, tahapan verifikasi partai politik, termasuk tahapan-tahapan lainnya,” tegasnya.
Ia menilai Mendagri sebagai sebagai perwakilan pemerintah yang diberi tugas membangun koordinasi dengan penyelenggara pemilu terkesan lamban dalam merespon hal ini.
“Mendagri beserta perangkatnya belum maksimal melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, termasuk dengan partai politik yang ada di DPR RI.”
“Mendagri perlu melakukan silaturrahmi dengan berbagai pihak agar semua segera mendapatkan titik temu. Sebab, perbedaan jadwal ini muncul setelah pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan jadwal yang mereka usulkan berbeda dengan KPU. Sementara pemerintah tak pernah mengajak bicara KPU dan penyelenggara pemilu lainnya soal ini,” jelasnya.
