“Kita lihat dulu,” ujar dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden Joko Widodo
mengandung sejumlah permasalahan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan Jokowi harus betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pemberitaan yang mengaitkan nama Andika dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius.
14 LSM Tolak Andika Pilih KSAL Yudo
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya
Bahkan, menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI.
“Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang,” kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).
Menurut Usman, Jokowi semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru.
“Semestinya presiden mengangkat Kepala staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” kata Usman.
Pemilihan Yudo sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya alasan yuridis.
# Baca Juga :RESMI Ini Harga Pasti iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max di Indonesia, Pre-order iPhone 13 Bisa Offline di Sini
# Baca Juga :RINCIAN Harga Emas Antam Hari Ini 5 November 2021, Naik Per Gram Jadi Rp 934.000
# Baca Juga :CINTA Sehidup Semati, Vanessa Angel dan Febri Andriansyah Dikubur Satu Liang Lahat, Nasib Sang Sopir?
Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, kata Usman disebutkan bahwa pertahanan negara harus disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, yakni kepulauan.
Menurut Usman semestinya Presiden Jokowi memahami bahwa kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pucuk pimpinan TNI perlu dirotasi.
Selain itu, orientasi pertahanan berbasis negara kepulauan saat ini begitu penting. Terlebih saat ini situasi di Laut China Selatan terus memanas. Karenanya, kata Usman, dibutuhkan Calon Panglima yang memiliki wawasan pertahanan di sektor kelautan.
“Kita perlu seorang panglima yang memiliki cakrawala berpikir tentang pertahanan strategis di sektor kelautan atau di sektor kepulauan,” kata Usman.
