Fajar mengatakan, Pokir yang diusulkan anggota dewan meliputi semua sektor, mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PU, pertanian.
“Totalnya seribu lebih. Ada yang tidak terakomodir sehingga merasa tidak adil, ada juga yang nilainya lebih tinggi seperti usulan PU,” jelasnya.
BACA JUGA:
Komisi I DPRD Kalsel Apresiasi Seleksi Calon PPPK 2021 Berbasis CAT di Banjarbaru Transparans
Soal usulan anggota dewan agar pokir diakomodir dan dibagi rata, kata Fajar, tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
Pokir dewan, lanjutnya, bisa diakomodir bila sesuai dengan kewenangan, karena ada kewenangan kota kabupaten, provinsi atau nasional.
Sementara itu, rapat pembahasan RAPBD, antara TPAD Provinsi bersama Banggar Dewan harus ditunda karena Pokir anggota dewan banyak yang tidak diakomodir.
Rapat Badan Anggaran juga sempat diwarnai walkout sejumlah anggota dewan.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menyatakan Rapat pembahasan RAPBD antara TPAD dan Banggar dewan bukan deadlock, tapi tertunda.
“Seluruh anggota Banggar memberikan waktu satu dua hari kepada TPAD dan menyerahkan kepada saya untuk memastikan soal Pokir,” katanya.
Penulis : Eep
Editor : Elpian
