Kemudian, aktifitas korupsi kepala daerah mencerminkan gagalnya partai politik melakukan kaderisasi. Sehingga yang mengemuka adalah tokoh dengan moral politik rendah.
“Ini tentu peringatan keras bagi setiap partai politik untuk memilih kader terbaik dalam kontestasi Pilkada serta ongkos politik yang mahal ketika pilkada,” singgungnya.
Selain itu, masih kata Pazri, kasus ini juga menandakan bahwa pengawasan dari DPRD maupun penegak hukum terhadap kepala daerah masih lemah.
“Alhasil, kepala daerah merasa menjadi raja kecil, dan bertindak di luar batas birokrat, di luar itu semua, tentu ada andil sistem politik daerah yang memberikan ruang bagi koruptor,” pungkasnya.
editor : NMD
sumber : apahabar.com
