TANAHBUMBU, Kalimantanlive.com – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan kepada pemerintah untuk tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir agar diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove di Kalsel.
“Masyarakat itu sebenarnya sangat memahami dengan penyampaian yang telah diberikan. Tetapi, sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia.
Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” katanya dalam penyampaian kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Kotabaru, Selasa (30/11/2021).
BACA JUGA: Anggota DPRD Yani Helmi Sebut Sinergi Hal Utama Dalam Program Rehabiltasi Hutan Mangrove di Kalsel
BACA JUGA:
Yani Helmi : Perusahaan Korporasi Ikut Babat Hutan Mangrove di Kelumpang Selatan Kotabaru
Agar program berkelanjutan, anggota Dapil IV Kotabaru dan Tanah Bumbu di DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menyatakan, sangat wajar harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah.
“Tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan,” cetusnya.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem ini secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
“Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dishut, Dislautkan Kalsel hingga DLH dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya,” ujarnya.
Paman Yani menyatakan dirinya siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Selatan.
“Baik itu insentifnya, tetapi, dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu. Kalau Bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada di tingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” katanya.
