Kedua, jelas Hana, banyaknya tanah-tanah terkait perluasan kantor cabang, misalnya di Kotabaru di sebelah kantor cabang ada tanah kosong milik pemda yang tidak terpakai yakni bangunan bekas Dharma Wanita.
“Itu bisa digunakan untuk cabang kami,” katanya.
Berikutnya, rumah-rumah dinas, menurut Hanawijaya, daripada harus mengontrak, kalau pemda punya tanah maka pihaknya yang membangunkan rumah sehingga jadi tanah produktif.
“Buat pemda juga uangnya jadi produktif karena sahamnya di Bank Kalsel juga ikut naik,” ujarnya.
BACA JUGA :
DPRD Kalsel Dorong Bank Kalsel Proaktif Lobi Kabupaten Kota untuk Penuhi MIM Rp 3 Triliun
BACA JUGA:
Bank Kalsel Martapura Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Pegawai dan Masyarakat Kabupaten Banjar
Tekanan fiskal karena Covid-19, sambung Hanawijaya, di mana ruang gerak sangat terbatas karena pemda fokus penanggulangan Covid, fokus recovery ekonomi dan harus mencicil 2024 membuat kinerja fiscal menjadi sulit bagi gubernur, bupati dan wali kota.
“Tiga alternatif itu yang kami tawarkan untuk pemenuhan modal inti minimum Rp 3 triliun,” ujarnya.
Hanawijaya menambahkan, ada plan B apabila ketiga alternatif tersebut tidak terpenuhii.
“Kami punya pada di anggaran dasar di sebuh saham seri B, yang tidak punya hak suara, hanya boleh mendapatkan bunga atau kupon, itu yang akan kita manfaatkan juga,” jelasnya.
Siapa pembelinya, kata Hana, harapan pihaknya, pertama adalah karyawan di Bank Kalsel, ASN yang gajinya ada pada kami, atau para penduduk Kalsel. “Dia boleh memiliki tapi tidak punya hak suara. Itu alternatif terakhir setelah tiga strategi yang sudah saya jelaskan tidak bisa kita penuhi,” ujarnya.
Hanawijaya mengatakan, pada 2024 dirinya dan tim optimistis dan hari ini pihaknya telah menunjuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi bekerja sama Bank Kalsel untuk kajian ilmiahnya agar Raperda punya dudukan kajiannya.
