Kode etik, kata Hasib Salim, sebetulnya tidak selalu identik dengan hanya berbicara tentang laporan, baik itu laporan dari
masyarakat maupu laporan dari sesama anggota
“Tetapi esensi yang paling penting dalam kode etik yakni adalah sebagai pemicu kinerja anggota DPRD Provinsi untuk lebih Profesional,” jelasnya.
Selain Ketua BK DPRD Kalsel Hasib Salim, tampil sebagai pembicara adalah Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Utara, Waqirin Arman; Ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muh Irfan AB; dan Ketua BK DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dr H Achmad Nawawi, SH, MSi.
BACA JUGA:
Gubernur Sahbirin Sampaikan RPJMD 2021-2026, Supian HK : Akan Dibahas di Paripurna DPRD Kalsel
BACA JUGA:
Supian HK Harapkan Pokir DPRD Dapat Dijadikan Landasan Penyusunan RPJMD Kalsel 2021-2026
Dalam kesimpulan makalahnya, Hasib Salim menyatakan, Badan Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakkan marwah, martabat, karakter serta kehormatan anggota maupun lembaga DPRD Provinsi.
Keberadaan BK DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.
Faktor-faktor yang mempengarahi BK DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni faktor internal yang di dalamnya terdiri atas unsur politis, unsur keanggotan BK dan unsur anggota DPRD Kalimantan Selatan.
Sedangkan faktor ekternal dikarenakan selama ini masih lemahnya unsur pengawasan yang dilakukan oleh BK DPRD, sesama anggota DPRD Provinsi dan masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
Seminar dihadiri peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari, Anggota MKD, Anggota BK DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Turut hadir dalam seminar nasional tersebut dua anggota DPRD Kalsel yang juga anggota BKD yakni Imam Kanapi dan Nor Fajeri.
Penulis : Eep
Editor : Elpian
