Sedangkan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti Pemprov Kalsel yakni: Penyusunan Analisa Kelayakan Investasi, dimana Pemprov dan Bank Kalsel sepakat menunjuk STIEI dalam penyusunan analisa kelayakan investasi dan perlu ditindaklanjuti dengan membuat MOU antara pemprov dan STIEI.
“Komitmen Pemprov Kalsel saham dapat dituangkan dalam Perda. Setoran modal yang diterima, disahkan paling lambat bulan Juni setiap tahunnya,” ujarnya.
BACA JUGA :
Komisi I DPRD Kalsel Sebut dari Lima BUMD, Bank Kalsel Terbanyak Beri Kontribusi terhadap PAD
Hanawijaya berharap adanya dukungan DPRD Kalsel dalam upaya memenuhi modal inti Bank Kalsel Rp 3 Triliun pada 2024 sebagai berikut: Pertama, dalam hal penyusunan Perda, selain termuat rencana penyertaan modal daerah, juga sebaliknya sekaligus rencana Inbreng yang akan dilakukan dalam perda yang sama.
Kedua, Perda memuat komitmen Pemda untuk, memenuhi kebutuhan modal disetor minimal sesuai skenario yang ada.
Selanjutnya, menjadikan dividen sebagai tambahan setoran modal (sesuai skenario). Proses penyetoran paling lambat Bulan Juni setiap tahun.
Usulan rancangan Perda dapat dimuat dalam Propemperda di awal tahun atau Maret 2022. Perda dapat disahkan di Bulan April 2022
Dan dukungan memasukkan anggaran tambahan modal ini dalam APBD perubahan 2022 dan untuk efektivitas, perda dibuat dalam multiyears,.
Hanawijaya menjelaskan secara internal meningkatkan modal intin, pihaknya melakukan revaluasi aset, mengejar laba sesuai target dan efisiensi organisasi.
“Terkait revaluasi aset, kami telah menunjuk apresial untuk menghitung berapa aset total Bank Kalsel saat ini.
Perkiraan aset Rp 183 miliar, itu yang paling pertama akan kami manfaatkan untuk meningkatkan modal inti,” katanya.
