kalimantanlive.com – Kasus ratu livestreamer China Viya yang didenda 1,34 miliar yuan karena menghindari pajak berbuntut panjang.
Kini otoritas Kota Hangzhou telah memerintahkan selebritas media sosial (medsos) untuk melaporkan pajak sebelum 2022.
Livestreamer e-commerce terkemuka Viya yang nama aslinya adalah Huang Wei didenda oleh biro pajak di Hangzhou, sebuah kota di China selatan, pada Senin (20/12).
Dia dituduh menyembunyikan pendapatan pribadi dan pelanggaran lainnya pada 2019-2020.
Pejabat pajak dari kota paling makmur secara ekonomi di China itu kemudian mengunggah pemberitahuan yang sama di situs web pada Rabu.
Pemerintah daerah memerintahkan selebritas media sosial dan livestreamer untuk melakukan peninjauan sendiri atas kesalahan terkait pajak, memperbaiki masalah ini, dan melaporkan ke otoritas pajak terkait.
“Sebelum akhir tahun 2021, perbaiki masalah terkait pajak dan melaporkan secara proaktif ke biro pajak, (yang) akan meringankan, mengurangi, atau membebaskan hukuman pajak sesuai dengan persyaratan pemberitahuan,” kata pemberitahuan itu.
“Jika inspeksi dan koreksi diri masih ditolak atau tidak tuntas, biro pajak akan menanganinya secara serius sesuai peraturan perundang-undangan,” kata otoritas Hangzhou.
Selebritas media sosial dan livestreamer adalah kelompok terbaru yang terjebak dalam tindakan keras yang awalnya menargetkan monopoli teknologi.
Namun sejak itu meluas hingga mencakup pendidikan swasta, platform media sosial, dan industri lain yang dianggap oleh pemerintah China sebagai penghalang bagi tujuan terbarunya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencapai kemakmuran bersama.
Penghindaran pajak telah menenggelamkan karier beberapa tokoh terkenal di industri hiburan.
Namun, pemberitahuan terbaru ini menyoroti industri yang lebih luas dan sistematis dari tindakan keras kemakmuran bersama.
Presiden China Xi Jinping telah menyerukan untuk mencapai kemakmuran bersama.
Dia berusaha untuk mempersempit kesenjangan kekayaan yang mengancam kenaikan ekonomi negara itu dan legitimasi pemerintahan Partai Komunis.
Otoritas pajak yang telah mengeluarkan peringatan tersebut termasuk dari Beijing, Shanghai, Guangdong, Zhejiang, dan Jiangsu.
Secara kolektif, kota-kota dan provinsi-provinsi ini menghasilkan lebih dari setengah PDB China dan menjadi tuan rumah sebagian besar selebritas berpenghasilan tinggi dan livestreamer di negara itu.
Pada September, Administrasi Perpajakan Negara pemerintah pusat mengeluarkan pemberitahuan yang mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat administrasi pajak di sektor hiburan, termasuk siaran langsung.
Janji serupa tentang hukuman yang lebih ringan dan pembebasan bagi yang melaporkan dan mengoreksi kesalahan terkait pajak juga dibuat dalam pemberitahuan itu.
Sejak itu, lebih dari 1.000 orang telah mengambil inisiatif untuk membayar tunggakan pajak.
(M Khaitami/republika)
