KALIMANTANLIVE.COM – Tuding di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada lagi budaya musyawarah dan mufakat oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pakar di Padang pun angkat bicara.
Sebelumnya Megawati mernyinggung Sumbar tidak sama lagi dengan zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia karena hilangnya tokoh-tokoh besar dan tidak ada lagi budaya musyawarah dan mufakat.
Ucapan itu disampaikan Mega saat peringatan hari ke-49 PDIP yang disiarkan melalui kanal Youtube PDI Perjuangan, Senin (10/01/2022).
Sebagai informasi, bukan kali ini saja dia yang merupakan Presiden kelima RI dan juga putri dari proklamator RI, Sukarno, tersebut menyinggung Sumbar.
# Baca Juga :VIRAL Video Truk Material Terseret Arus Sungai Hingga 3 Km di Tegal, Sopir dan Kenek Dikabarkan Tewas
# Baca Juga :VIRAL Pemuda Berambut Pirang Mainkan Bak Sampah hingga Rusak Taman, Wali Kota Perintahkan Satpol PP Beri Sanksi
# Baca Juga :VIRAL Video TikTok: Gadis Penghafal Al Quran Ini Tak Boleh Main sebelum Setor Hafalan Minimal 1 Juz
# Baca Juga :RESMI, Vidi Aldiano Menikah dengan Sheila Dara, Kenakan Busana Berwarna Emas Kecoklatan
Sebelumnya, ia juga menyinggungnya dalam Webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa di kanal Youtube Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP, 12 Agustus 2021.
Putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun pernah menyinggung soal provinsi Sumbar yakni kala mengumumkan jago partai itu dalam Pilgub 2020.
Terkait pernyataan Megawati terkini soal budaya musyawarah dan mufakat, Pakar Sosiologi Politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilainya salah bila hanya menyinggung Sumbar saja.
Menurut Eka, hilangnya budaya bermusyawarah dan bermufakat tidak hanya terjadi di Minangkabau, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari hilangnya kebebasan bersuara dan mengemukakan pendapat tentang apapun.
“Apakah politik bermusyawarah sudah bisa dijalankan di Indonesia hari ini? Tidak,” kata Eka kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/1).
Menurut Eka, meskipun politik bermusyawarah atau politik deliberatif tengah digencarkan dan dikembangkan politik dunia, namun Indonesia hari ini sangat tidak mendukung sistem yang menganut azaz permusyawarahan seperti itu.
Dalam politik permusyawarahan, Eka mengatakan butuh beberapa keterampilan yang selaras dengan prinsip kesejahteraan dan kesetaraan, di mana siapapun dapat memiliki kesempatan yang sama dalam bersuara dan mengemukakan pendapatnya.
Ironisnya, kata dia, kesempatan yang seperti itulah yang hari ini tidak lagi atau sangat minim ditemukan di Indonesia. Ketika ada yang berpendapat berbeda, buru-buru dipandang radikal, pemecah belah, dan penghasut yang persis dengan sistem pada Orde Baru dulu.
