BANJARBARU, Kalimantanlive.com – Komisi I DPRD Kalsel mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan keseimbangan anggaran khususnya untuk daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Kalau boleh kami minta untuk Kalsel agar diberikan semacam semi otonomi khusus, agar ada keseimbangan anggaran pembangunan antara pulau Jawa dan Kalimantan,” kata Komisi I DPRD Kalsel Hj. Rachmah Norlias saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (26/1/2022).
Kunjungan kerja (kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI ke Kalsel, terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Provinsi Kalsel, Kalbar dan Kaltim.
BACA JUGA:
Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi Berharap Kepala Otorita IKN Nusantara Orang dari Pulau Kalimantan
BACA JUGA:
Komisi I DPRD Kalsel Harapkan Ada Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat seperti di Jawa Timur
BACA JUGA:
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Haryanto Ajak Pemprov Kembangkan Destinasi Wisata di Tabalong
Pada pertemuan itu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalse kepada Komisi II DPR RI.
Pokir diterima Wakil Ketua Komisi II DPR RI H Saan Mustofa, selaku pimpinan rombongan Panja Komisi II DPR RI sebanyak 11 orang. Sedangkan Panja Komisi II DPR RI diketuai oleh H Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Di pertemuan singkat itu, Hj. Rachmah Norlias mengatakan, Pokir tersebut merupakan saran-saran tertulis hasil pembahasan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel terkait RUU tentang Provinsi Kalsel.
Intinya, Komisi I DPRD Kalsel mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan keseimbangan anggaran khususnya untuk daerah-daerah di Kalsel yang berbatasan dengan Ibukota Negara (IKN).
