Diikuti ASN, TNI, Polri
Jokowi pernah mengungkapkan, setidaknya ada empat kementerian yang akan ikut berpindah ke ibu kota baru di tahap awal pemindahan.
Keempatnya yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
Oleh karenanya, selain presiden, kemungkinan yang akan pindah ke ibu kota negara baru sebelum 16 Agustus 2024 yakni aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian, bersama dengan TNI dan Polri.
“Sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 16 Agustus 2024,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Rabu (2/2/2022).
Dengan target tersebut, Febry mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan IKN.
Tantangan pembangunan
Meski target telah ditetapkan, Bappenas mengakui bahwa pembangunan infrastruktur utama pemerintahan ibu kota baru selama dua tahun ke depan akan menghadapi tantangan tersendiri.
Roudo mengatakan, dalam jangka waktu tersebut, harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektare.
Di saat bersamaan, juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektare.
“Ini tantangan juga, dalam dua tahun harus membangun kawasan yang cukup besar, yakni 6.600 hektar kawasan inti dan 56.000 hektar kawasan perkotaan,” kata Roudo.
Selain istana kepresidenan, pada tahap pertama juga akan dibangun gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.
Tahap kedua yakni tahun 2025-2035, dilakukan pengembangan fase kota berikutnya serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.
