PELAIHARI, Kalimantanlive.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menemukan pembangunan gedung baru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dari Pemerintah Pusat di SMKN 2 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, diduga tak sesuai spesifikasi (spek).
Temuan tersebut berdasarkan laporan dari pihak sekolah saat Komisi IV DPRD Kalsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek bantuan DAK Pendidikan dari Pusat di SMKN 2 Pelaihari, Jumat, (4/2/2022).
Kepala Sekolah SMKN 2 Pelaihari, Drs H Rodi Hartono, MPd, yang menemui Komisi IV menyampaikan permasalahan, di antaranya terkait pembangunan gedung baru ruang praktik siswa Bengkel Instalasi Tenaga Listrik yang dinilai belum maksimal.
“Kita maunya spek sesuai, dana cukup,” katanya.
BACA JUGA:
Daya Serap DAK Pendidikan Kalsel 2021 Rendah, Ketua Komisi IV DPRD Janji Genjot di 2022
BACA JUGA:
Komisi IV DPRD Kalsel akan Datangi Kemenkes RI Perjuangkan Tambahan Kuota Vaksin Covid-19
Selain pembangunan gedung baru, pihak sekolah juga mengeluhkan soal dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang turun, nilainya berkurang dari tahun sebelumnya.
Menurut Bendahara BOSDA SMKN 2 Pelaihari, Neneng Wulandari, dana BOSDA sebelumnya mendapat kucuran Rp 1 juta per siswa, sekarang turun Rp 700 ribu per siswa.
Menanggapi keluhan pihak SMKN 2 Pelaihari, Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin mengatakan dalam pembangunan gedung baru jangan sampai karena harga penawaran terlalu rendah berimbas kepada kualitas bangunan.
“Harga lelang yang rendah jangan sampai malah merusak kualitas,” ujarnya.
