Makanya, kata Yani Helmi, hari ini Komisi II cukup kencang meminta Bank Kalsel kembali harus lebih serius dan lebih cepat bergerak.
Pasalnya, sambung dia, di waktu-waktu terakhir menjelang 2024 inilah merupakan “penentuan” apakah Bank Kalsel masih bisa jadi bank secara utuh atau BPR atau ditutup.
“Nah inilah marwah kita di DPRD ini. Karena di komisi II ini, kalo sampai terjadi, ini jadi preseden buruk bagi kita semua bahkan DPRD. Nah hari ini kita sudah dapat kepastian, tim sudah dibentuk dan jalan,” sebut Paman Yani.
Selanjutnya, tim akan bergerak dan nantinya tinggal prosesing kabupaten/kota mengikuti, agar kecukupan modal Bank Kalsel terpenuhi tepat waktu dan sesuai jumlahnya yang masih kurang Rp1.6 triliun.
Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya, mengaku optimistis adanya dukungan dari Komisi II DPRD Kalsel bisa memenuhi kewajiban MIM Rp 3 triliun pada 2024 nanti.
“Saya sebagai Dirut semakin bertambah optimis bahwa tahun 2024 sesuai peraturan OJK, modal Bank Kalsel yang saat ini masih Rp 2 triliun masih kurang Rp 1 triliun, bisa kami penuhi secara bertahap,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kalsel Fajar Desira, yang hadir membahas hasil fasilitasi RPJMD Kalsel 2021-2026 bersama Pansus DPRD menjelaskan, Pemprov Kalsel memastikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 261 miliar dalam RJPMD 2021-2026.
“Penambahan penyertaaan modal Bank Kalsel dari Provinsi Kalsel telah kita akomodir di RPJMD, besarannya sekitar 260 miliar, itu bisa berbentuk aset atau uang,” katanya.
Kalimantanlive.com/eep
Editor : Elpian
