Presiden Rusia Vladimir Putin Sebutkan Syarat Jika Ingin Setop Invasi Ukraina

KALIMANTANLIVE.COM – Meski mendapat tekanan internasional akibat invasi Rusia ke Ukraina, namun tidak membuat Presiden Rusia Vladimir Putin mengendorkan serangannya ke Ukraina.

Bahkan, Presiden Vladimir Putin mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa berakhir dengan beberapa syarat.

Syarat pertama, kata Putin, Ukraina harus bersikap netral dan tak memihak pada Barat.

# Baca Juga :Usai Kalahkan Real Madrid, Pelatih Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub Bergabung Tentara Ukraina Lawan Rusia

# Baca Juga :UEFA Resmi Usir Spartak Moscow dari Liga Europa, Dampak Invasi Rusia ke Ukraina

# Baca Juga :Presiden Ukraina Zelenskyy Sebut 24 Jam ke Depan adalah Periode Krusial bagi Ukraina, Ini Penyebabnya

# Baca Juga :Ancam Ribuan Nyawa, Ukraina Kehabisan Oksigen Medis di Tengah Situasi Perang

Melalui pernyataan yang dirilis Kremlin, Putin menuturkan salah satu kunci solusi konflik Ukraina lainnya adalah negara pecahan Uni Soviet itu harus menghapus pengaruh Nazi atau praktik fasisme dan represif (denazifikasi) dan “demiliterisasi”, seperti dikutip Reuters.

Selama ini, Putin mengklaim sebagian penduduk Ukraina, terutama di wilayah timur negara itu yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia kerap menjadi target diskriminasi hingga genosida.

Mayoritas penduduk di timur Ukraina seperti Donbas memang lebih fasih berbahasa Rusia dan dekat dengan kultur Negeri Beruang Merah.

Selama ini, Rusia bahkan telah memberi status kewarganegaraan bagi sebagian penduduk di Donbas.

Putin juga meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Crimea yang dicaplok Moskow dari Kiev pada 2014 lalu.

Crimea merupakan bagian dari wilayah teritorial Ukraina yang terletak di selatan dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam.

“Rusia terbuka untuk pembicaraan dengan perwakilan Ukraina dan mengharapkan (pembicaraan) mengarah pada hasil yang diinginkan,” demikian bunyi pernyataan Kremlin.

Syarat-syarat tersebut diutarakan Putin saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada senin (28/2).