Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru.
“Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!” tulis Fadli Zon.
Jokowi menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022.
BACA JUGA:
Pembantaian 500.000 Jiwa Lebih 1965-1966 di Indonesia, Media Asing Soroti Keterlibatan Inggris
Dalam konsideran Keppres, ramai dipersoalkan sebab di dalam Keppres itu menonjolkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dari situlah narasi nama Soeharto dihilangkan muncul.
Nah, Menko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait polemik Keputusan Presiden RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara.
Dia menyampaikan keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.
Menurut Mahfud, memang nama Soeharto tidak dalam Keppres. Beberapa nama lain yang masuk dalam konsideran Keppres yang dimaksud.
“Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,” kata Mahfud seperti dikutip detikcom dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022).
Sumber: geloranews.com/detikcom
Editor : Elpian
