Selain itu, Yusuf juga meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil Kementerian Perdagangan dari hulu ke hilir karena gagal menurunkan harga minyak goreng. Salah satunya, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng
“HET tidak efektif karena awalnya ada pedagang yang sudah beli ke produsen besar dengan harga tinggi jadi kalau mau jual ya rugi. Terlebih terutama sekarang permintaan produk pangan mulai meningkat jelang Ramadan,” kata Yusuf.
Terakhir, Yusuf juga meminta Jokowi tegas ke pelaku usaha supaya mereka tak main-main dengan masalah minyak goreng. Ketegasan bisa ia lakukan dengan melakukan audit laporan perusahaan hingga menjatuhi sanksi tegas bagi pengusaha yang main-main.
Dengan melempar sinyal seperti ini, ia berharap pengusaha nakal yang mencari untung di balik masalah minyak goreng bisa takut sehingga kelangkaan dan kenaikannya bisa teratasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andri Satrio mengatakan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ditengarai oleh kebijakan HET yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.
“Persoalannya adalah produsen minyak goreng kesulitan mencari harga CPO yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Mengapa pemerintah inginkan harga rendah agar HET minyak goreng juga turun. Tapi yang terjadi, dari sisi produsennya kesulitan dapat CPO murah, kalaupun ada akan salurkan dengan harga yang tidak sesuai dengan HET,” katanya.
Di lain sisi, ia menilai saat ini kebijakan HET yang dilakukan Kemendag menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, pemerintah telah ‘ikut campur’ dalam urusan harga minyak goreng yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.
“Menurut saya HET ada persoalan tersendiri karena intervensi pemerintah ke mekanisme pasar, ini jadi yang menghasilkan kelangkaan (minyak goreng) seperti sekarang,” katanya.
Andri turut mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo yang akan menstabilkan harga minyak goreng. Namun, ia berpesan agar Kemendag dapat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha.
“Pada akhirnya, kita perlu gunakan mekanisme harga ketimbang memaksakan (kebijakan), ini keunggulan kalau ada mekanisme harga, ini yang perlu harus diperbaiki. Bisa memberikan subsidi di ritel atau subsidi di perbedaan antara harga CPO domestik dengan harga internasional,” pungkasnya.
editor : NMD
sumber : CNN Indonesia
