BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor minta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memantapkan komitmen untuk perbaikan tata kelola birokrasi yang profesional dan bebas korupsi.
“Bahwa komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi harus diikuti dengan penguatan strategi dan aksi dengan pendekatan secara teknokratis,” kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).
BACA JUGA:
|Gubernur Paman Birin Ajak Anak Muda di BPBD Adu Cepat Turun ke Lokasi Bencana Banjir di Kalsel
Sahbirin mengatakan telah banyak program-program yang ditujukan ke arah perbaikan pelayanan publik, mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Monitoring Control for Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program lainnya.
“Kita memang merasakan perlunya tindakan terukur dan terstruktur yang dilakukan dalam membangun integritas birokrasi pemerintahan,” ucapnya
Gubernur Sahbirin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pencegahan korupsi dengan supervisi dan monitoring yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri).
