JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Sebelumnya Megawati Soekarnoputri mengeluarkan penyataan ‘manyakitkan’ soal minyak goreng, dan menjadi viral serta menuai banjir kritik.
Pasalnya, di tengah langka dan tingginya harga minyak goreng, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) itu justru mengaku heran banyak warga rela mengantre lama untuk membeli barang tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pernyataan Megawati soal minyak goreng blunder.
# Baca Juga :KRISDAYANTI: Tidak Ada Minyak Goreng Khusus Anggota DPR, Sekalipun Dapat Harga Tinggi
# Baca Juga :UPDATE Harga Minyak Goreng Hari Ini Jumat 18 Maret 2022, Bimoli hingga Sania, 2 Liter Tembus Rp 60 Ribu
# Baca Juga :Mendag Muhammad Lufti Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Mafia Minyak Goreng
# Baca Juga :HET Minyak Goreng Dicabut Harga Melambung, DPR RI Sebut Pemerintah Kalah Hadapi Tekanan Pengusaha
Menurut Ujang, di tengah situasi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak, tidak semestinya Megawati melempar pernyataan yang kurang sensitif pada keadaan.
“Pernyataan Megawati tersebut blunder karena kurang peka dan tak solutif,” kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (19/3/2022).
Ujang menilai, mestinya Megawati meminta dua kader PDI-P, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk mengamankan pasokan minyak goreng alih-alih meminta meminta masyarakat memperbanyak merebus atau mengukus makanan.
Menurut Ujang, pernyataan Mega itu tidak tepat lantaran tidak semua makanan bisa direbus ataupun dikukus.
“Bukannya minyak goreng yang langka itu dicari atau dihadirkan, tetapi rakyat diminta untuk merebus makanan,” ujarnya.
Selain itu, kata Ujang, pernyataan Mega tidak menyentuh akar persoalan. Seharunya, yang disoroti Mega ialah banyaknya rakyat yang menjerit karena minyak goreng langka dan mahal beberapa bulan belakangan.
Padahal, jika hendak berkontribusi menyelesaikan persoalan, Presiden ke-5 RI itu bisa saja mendorong kader-kader PDI-P di DPR untuk membuat hak angket guna mengusut permainan mafia minyak goreng.
