JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seragam TNI Polri merupakan produk impor.
Mendapat tudingan itu, Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Jokowi dan selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.
Bahkan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri.
# Baca Juga :VIRAL Video Perempuan di NTT Nekat Kejar Mobil Presiden Jokowi yang Sedang Melaju, Ini yang Terjadi
# Baca Juga :Syarat Lengkap Kalau Mau Mudik Lebaran 2022, Jokowi: Bagi yang Ingin Mudik Lebaran Silakan
# Baca Juga :Lamaran 12 Maret lalu, Ketua MK Anwar Usman akan Nikahi Adik Kandung Presiden Jokowi
Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98 persen.
Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi.
Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40 persen.
“Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari kementerian manives kan 40 persen belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri Polri sudah melampaui itu,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).
Dedi menjelaskan, 2 persen dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.
“Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2 persen yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” ujar Dedi.
Selain jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa.
Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.
“Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota,” kata Dedi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengkritik kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah (pemda) masih menggunakan produk impor untuk kebutuhan mereka.
