JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Lembaga wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini mendapat sorotan karena anggaran sebesar Rp 48,7 miliar hanya diperuntukkan mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan.
Jelas saja kebijakan DPR hanya untuk mengganti gorden rumah dinas dengan dana fantastis mengundang kontroversi.
Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, anggaran Rp 48,7 miliar itu disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota dewan, setiap rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.
# Baca Juga :Mahasiswa di Banjarmasin Tuntut Harga Minyak Goreng Turun, Ngeluruk ke Jalan Lambung Mangkurat dekat DPRD Kalsel
# Baca Juga :Pansus II DPRD Gerak Cepat Bahas Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Kalsel
# Baca Juga :Apresiasi Kinerja Bank Kalsel, Fraksi DPRD Kalsel Minta Pansus Raperda Sosialisasikan ke Kabupaten Kota
# Baca Juga :DPRD Terima Tiga Raperda Usulan Pemkot Banjarbaru yang Diajukan Wali Kota Aditya Mufti Ariffin
“Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah, hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak jadi Rp 90 jutaan per rumah,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat sebelas item gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.
Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.
Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini sebesar sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332.
Indra tidak menjelaskan detil saat ditanya soal luas gorden yang akan dipasang di setiap rumah serta spesifikasinya. Namun, Indra menegaskan, gorden yang akan dibeli wajib produksi dalam negeri.
Adapun lelang saat ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2022.
Indra mengeklaim, pengadaan gorden di rumah jabatan anggota dewan terakhir dilakukan pada 2009, artinya sudah 13 tahun gorden di sana tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.
Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.
“Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,” ujar Indra.
