Sementara, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,” ujar Luhut.
Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Terbaru, para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.
editor : NMD
sumber : kompas.com
