JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta agar petugas tidak represif terhadap aksi mahasiswa yang gelar demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap hari ini, Senin (11/4/2022).
Hal itu disampaikan Jenderal Andika ketika berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Pernyataan Andika juga merupakan pendapat La Nyalla agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.
# Baca Juga :AKSI Mahasiswa Tolak Jokowi 3 Periode Pecah di Sejumlah Daerah, Tutup Jalan hingga Duduki Kantor DPRD
# Baca Juga :Kerahkan 1.000 Mahasiswa, BEM SI Demo Istana pada 11 April 2022, Tagih Jawaban Jokowi soal Presiden 3 Periode
# Baca Juga :Mahasiswa di Banjarmasin Tuntut Harga Minyak Goreng Turun, Ngeluruk ke Jalan Lambung Mangkurat dekat DPRD Kalsel
# Baca Juga :Demo Tuntut Mendag Muhammad Lutfi Dicopot, Mahasiswa di Kota Malang: Tak Becus Urus Minyak Goreng
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO (Bantuan Kendali Operasi) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” kata Andika dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (10/4/2022).
Adapun pertemuan keduanya membahas dinamika nasional yang terjadi belakangan ini.
Khususnya, rencana aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar Senin (11/4/2022).
Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.
“Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” katanya.
Sementara itu, La Nyalla menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan.
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar Lanyalla.
Karena itu, La Nyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas senator asal Jawa Timur itu.
Terkait suara-suara yang minta agar Presiden Joko Widodo mundur, La Nyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
“Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” terang dia.
editor : NMD
sumber : kompas.com
