Yandri menjelaskan, sumber dana tambahan alokasi virtual account jemaah lunas tunda berasal dari akumulasi nilai manfaat BPKH sampai 2021 dan nilai manfaat BPKH 2022.
Tambahan alokasi virtual account BPKH 2021 dihitung sebesar 3,33 persen terhadap nilai manfaat 2021 atau rata-rata sebesar Rp 1,58 juta per jemaah.
Sedangkan, alokasi virtual account BPKH 2022 untuk jemaah lunas tunda sebesar 0,65 persen terhadap target nilai manfaat BPKH 2022 atau sebesar Rp 300.000 per jemaah.
“Sehingga alokasi virtual account BPKH total rata-rata Rp 4,69 juta per jemaah lunas tunda terpenuhi,” ujar Yandri.
Yandri menuturkan, dalam rapat kerja kemarin, Komisi VIII DPR dan pemerintah juga sepakat untuk memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji dengan menambah volume makan, dari dua kali sehari menjadi tiga kali sehari selama di Mekkah dan Madinah.
Komisi VIII dan pemerintah juga sepakat agar jemaah haji tidak dikenakan biaya tes PCR di Arab Saudi saat kepulangan jemaah.
Lalu, biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada anggaran Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
“Jadi PCR, biaya kesehatan, juga tidak dibebankan kepada calon jemaah,” ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.
Selain itu, DPR dan pemerintah pun menyepakati pengadaan mata uang Riyal Arab Saudi untuk biaya operasional penyelenggaraan haji dan biaya hidup jemaah haji.
Adapun besaran BPIH dan Bipih yang disepakati oleh DPR dan pemerintah berdasarkan asumsi kuota haji Indonesia sebanyak 110.500 jemaah atau 50 persen dari kuota haji tahun 2019.
Menag Yaqut mengatakan, pemerintah akan mengusahakan agar 110.500 orang calon jemaah haji asal Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci unutk menjalankan ibadah haji tahun ini.
“Meskipun ini asumsi, kita akan terus kejar, kita akan terus ikhtiar, kita akan terus berusaha agar kuota jemaah haji indonesia bisa didapatkan secara optimal,” kata Yaqut.
Yaqut menuturkan, pemerintah melalui Kementerian Agama selalu berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi mengenai keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci.
