Menteri ESDM Isyaratkan Tarif Listrik Naik, Kok Tak Miliki Sense of Crisis!

JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menegaskan jajaran menteri untuk memiliki sense of crisis terhadap kesulitan rakyat.

Namun anehnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa tarif listrik akan naik dalam waktu dekat.

Alasan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menghemat kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7 triliun-Rp16 triliun.

# Baca Juga :Jokowi Sebut Menterinya ‘Tak Miliki Empati’ ke Rakyat soal Naiknya Harga Minyak Goreng dan Pertamax

# Baca Juga :Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg Bakal Ikut Naik Juli-September 2022, Luhut Binsar: Ya, Semua Akan Naik

# Baca Juga :Sesumbar Soal Mafia Minyak Goreng, DPR RI: Nyali KPPU Lebih Tinggi Ketimbang Kemendag

# Baca Juga :BREAKING NEWS Mulai Hari Ini 3 Maret 2022, Harga BBM Non Subsidi Pertamina Naik, Pertamax Turbo di Kalsel Rp 14.800

“Penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek rencana penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7-Rp16 triliun,” ungkap Arifin dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4).

Dalam kesempatan itu, Arifin juga memberikan sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akan naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi dengan tingkat keekonomian. Dengan demikian, jika harga minyak mentah dunia naik maka otomatis harga BBM non subsidi dan Pertalite juga ikut meningkat.

“Serta penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas, penyesuaian harga pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti,” kata Arifin.

Ia menambahkan pihaknya juga akan berupaya menjaga stok BBM dalam jangka panjang dan jangka pendek di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan stok selama Ramadan dan Lebaran tersedia bagi masyarakat.

“Kami lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU,” ucap Arifin.