“Padahal Pokir sesungguhnya adalah aspirasi dari masyarakat yang dibawa oleh Anggota Dewan yang secara langsung akhirnya direalisasikan melalui anggaran APBD kita,” jelasnya.
Tidak diakomodirnya Pokir dewan secara proporsional oleh Pemprov Kalsel membuat kesal anggota DPRD Kalsel, sehingga sempat mengancam walk out pada Rapat Pembahasan RAPBD Provinsi Kalsel 2022, Senin (15/11/2021) lalu.
Rapat yang diikuti Tim Anggaran Pemerindah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kalsel, bahkan sempat tertunda karena anggota dewan tak mau melanjutkan pembahasan menyusul tidak diakomodirnya Pokir yang diusulkan anggota dewan.
“Saya mengusulkan agar rapat disekor agar pemerintah mempunyai waktu untuk merumuskan masalah Pokir” kata Ardiansyah dari Fraksi Partai PKS. (*)
Kalimantanlive.com/eep
Editor : elpian
