BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Gabungan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, Cipayung Plus mengusulkan ide agar Pemprov Kalsel mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan ketahanan pangan untuk mengantisipasi gejolak harga.
Hal itu disampaikan Koordinator Cipayung Plus saat beraudensi dengan DPRD Kalsel, jajaran Pemprov Kalsel, Pertamina dan Forkofimda, membahas terkait permasalahan yang terjadi di banua, Rabu (20/4/2022).
Menurut Ketua DPD GMNI Kalsel, Muhammad Luthfi Rahman, BUMD ini tak berbicara soal keuntungan tetapi lebih pada kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat untuk menahan agar tidak terjadi gejolak harga pangan.
BACA JUGA : HARGA Terbaru Minyak Goreng di Indomaret dan Alfamart Hari Ini 20 April: dari Bimoli hingga Sania
“BUMD berbeda dengan perusahaan swasta yang lebih mengejar keuntungan, perusahaan daerah tidak terlalu mengutamakan profit, tetapi lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, kepentingan daerah,” ujarnya,
Dia mengatakan, BUMD ini sudah ada di beberapa daerah di Indonesia seperti halnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Kata Lutfi Rahman, pihak BUMD di sana berencana mengolah dan memproduksi minyak goreng terkait permasalahan kelangkaan di Indonesia saat ini bersama BUMD lainnya yang nantinya terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.
Ketika ini berhasil dibangun, lanjut dia, sangat bagus manfaatnya bagi masyarakat karena terintegrasi langsung dari perkebunan dan distribusi sendiri di daerah, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan dan harga bisa ditekan.
“Jadi ide ini yang kami sampaikan ke pihak pemprov dan DPRD Kalsel, agar bisa mencontoh DKI dan daerah yang sudah memiliki BUMD pengelolaan ketahanan pangan,” ujarnya.
Dia menyebutkan, jika hal tersebut dapat terealisasi tentu dinamika ekonomi akan berubah.
Dimana harga minyak goreng curah (CPO) nanti secara nasional dan internasional dibanding daerah akan berbeda pula.
