JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah mengeluarkan aturan baru membuat Kertu Tanda Penduduk atau KTP.
Menurut Menteri dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, aturan baru tersebut terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan.
Lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan itu, pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga (KK) hingga E-KTP wajib memiliki paling sedikit dua kata dan tak boleh disingkat.
# Baca Juga :Dengan Lipstik Belepotan, Pasangan Ini Digerebek Berduaan di Kamar Hotel, Petugas Kaget saat Lihat KTP
# Baca Juga :2 Tahun Warga Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Belum Juga Dapat KTP Elektronik, Padahal Sudah Perekaman
# Baca Juga :Tak Miliki KTP Elektronik, Sejumlah Warga Kabupaten Banjar Terjaring Operasi Yustisi di Martapura
# Baca Juga :BIKIN Kaget, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir di KTP Milik Pasangan Ini Sama, Keluarga Sebut Ini
Aturan ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.
“Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain,” demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a.
Pasal 4 ayat 2 aturan itu juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yakni, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.
“Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata,” bunyi poin b dan c Pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut.
Sementara itu, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.
Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
Permendagri Nomor 73/2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.
“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 ayat 4.
Dalam Permendagri tersebut, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
editor : NMD
sumber : CNN Indonesia
