JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyidir kepala daerah baik gubernur maupun wali kota terkait gagalnya dalam anggaran daerah.
Bahkan bendahara negara ini meminta kepala daerah meningkatkan kualitas penganggaran dan memperbaiki alokasi belanja untuk kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur dasar.
# Baca Juga :Sri Mulyani ‘Merengek’ Minta Tambah Anggaran, Gegara Subsidi BBM dan Listrik Bengkak
# Baca Juga :BREAKING NEWS Sri Mulyani Bakal Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya, Presiden Jokowi Sudah Setuju
# Baca Juga :Gaji ke-13 Juli 2022 Kapan Cair? Menkeu Sri Mulyani Sebut Jadwal dan Besarannya
Sri Mulyani tak ingin, APBD hanya fokus untuk belanja barang dan gaji pegawai saja. Apalagi kepala daerah merupakan pemimpin dan pengelola anggaran yang mendapat kewenangan dari presiden.
“Makin memahami teknis, makin Bapak me-lead bukan di-lead. Memimpin bukan dituntun sama anak buah. Bapak Ibu sekalian adalah leaders, bukan followers. Dan memiliki kewenangan kekuasaan keuangan negara yang sudah diserahkan presiden kepada Anda,” kata Sri Mulyani saat memberikan arahan kepada Gubernur/Walikota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Bendahara negara ini menuturkan, peranan pejabat kepala daerah luar biasa penting dalam pengelolaan anggaran, mengingat instrumen keuangan negara merupakan instrumen strategis.
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang semula berada di bawah presiden, diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) meliputi gubernur, bupati, dan walikota.
Adapun Kementerian Keuangan memiliki dua fungsi, yakni sebagai bendahara negara atau pengelola fiskal dan sebagai pengguna anggaran seperti K/L lain.
Sri Mulyani minta Gubernur/Walikota peka dengan keadaan masyarakatnya
Karena kekuasaan pengelolaannya sudah dilimpahkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk menganggarkan sesuai dengan keadaan sekitar.
“Saya berharap (Pemda) peka terhadap lingkungan global yang bergejolak dan bergerak, yang dampaknya bisa merembes ke rakyat kita ke ekonomi, ke APBD, dan APBN. Peka terhadap itu, pahami,” ucapnya.
Negara hadir untuk rakyat jangan jadi jargon semata
Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini menyampaikan, penggunaan anggaran dan alokasi belanja harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Pemda perlu memakai prinsip transparansi, disiplin, kepantasan, tertib, akuntabilitas, dan inklusif dalam pengelolaannya.
