Sementara itu, Plt Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman menyatakan saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut.
Pasalnya, lanjut dia, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang ada, sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.
“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” kata Syamsir.
BACA JUGA:
Kunjungi DPRD Kalsel, KPK Sampaikan Enam Strategi Pemberantasan Korupsi dan Peran Dewan
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Dra. Maria Qibtya, MSi, juga mengharapkan seleksi aparatur sipin negara bisa diselenggarakan oleh daerah.
“Ke depan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarny,” jelas Maria Qibtya. (Hms DPRD Kalsel)
Kalimantanlive.com/eep
Editor : Elpian
