Selain dari pihak keamanan, Yani Helmi juga meminta dari pihak pertamina serta Pemprov Kalsel ikut turun dan berada di tempat besok guna melakukan pengawasan di lapangan (SPBU).
Tidak hanya untuk BBM, Yani juga menyoroti kebijakan baru dari pemerintah dengan menerapkan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) yang wajib menggunakan aplikasi
PeduliLindungi atau NIK KTP.
BACA JUGA:
INI Daftar Sepeda Motor yang Dilarang Pakai Pertalite, Segmen Premium Kategori Big Bike
Menurut Yani kebijakan tersebut baik untuk masyarakat yang ingin membeli minyak goreng dengan harga murah. Namun dia tetap berharap pemerintah harus menyosialisasikan kepada pedagang maupun pembeli teknis di lapangan seperti apa.
“Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,” katanya.
Sementara itu Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto August Satria mengatakan besok masih tahap sosialisasi, silakan masyarakat yang akan membeli BBM seperti biasa.
“Tidak ada larangan ke masyarakat untuk tidak boleh beli BBM. Silakan membeli seperti biasa,” ujarnya.
