Ia menambahkan langkah melaporkan ke KPK ini terpaksa diambil untuk melakukan perbaikan sistematis dan komprehensif di tubuh pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat HSU.
“Jangan sampai terulang tragedi di mana masyarakat kesulitan menghadapi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, namun oknum pemimpin mereka pesta pora menikmati uang hasil korupsi,” tutup Raziv.
Hingga berita ini diturunkan, kalimantanlive.com belum berhasil mengkonfirmasi Humas Pemkab HSU terkait laporan dari Tim Hukum P3A ke KPK. (*)
Kalimantanlive.com
Editor : elpian
