Ketua TPAD Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar : APBD 2023 Sebesar Rp 6,528 Triliun, Naik 3,98 Persen

BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp 6,528 triliun, naik 3.98 persen atau sebesar Rp 249,6 miliar , jika dibanding APBD Murni 2022A senilai Rp 6.278. triliun.

“Untuk tahun 2023 ada kenaikan sebesar 3.98 persen dari anggaran murni 2022,” kata Roy di Banjarmasin, usai rapat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (20/7/2022).

Roy Rizali Anwar yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel ini menjelaskan, Pendapatan Daerah dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.528.468,889.568. Naik sebesar Rp 249.629.957.608

BACA JUGA:
Wakil Gubernur Muhidin Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD 2023, Ketua DPRD Kalsel: Kami Siap Mengawal

Roy melanjutkan, adapun untuk Belanja Daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp 6.425.631.889.568 atau naik sebesar Rp 181.792.957.608 naik 2,91 persen dari anggaran murni tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 6.243.838.931.960.

“Dari nilai diatas terdapat surplus (kelebihan) sebesar Rp 102.837.000.000 atau 193,82 persen, jika dibanding anggaran murni tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 35 miliar,” jelasnya.

Menurut Roy penyusunan KUA-PPAS 2023, dimaksudkan dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui sinergitas pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia mengingatkan, kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama.

Hal ini, lanjut Roy, disebabkan dinamika pertumbuhan perkembangan ekonomi dan keuangan daerah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Kalsel.