KALIMANTANLIVE.COM – Junta militer Myanmar telah mengeksekusi mati empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu “aksi teror”, demikian media pemerintah melaporkan, Senin (25/7/2022)
Eksekusi tersebut menjadi pelaksanaan hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dekade.
Keempat pria itu dijatuhi hukuman mati pada Januari dalam persidangan tertutup.
# Baca Juga :Peringatan Kedua Jokowi soal Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J, Ini Alasan Polri
# Baca Juga :BREAKING NEWS CCTV Bukti Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J Ditemukan, Kapolres Jaksel Nonaktif
# Baca Juga :Bullet Train, Film Laga Terbaru Brad Pitt Menghadapi Pembunuh Bayaran
# Baca Juga :Kematian Brigadir J Diduga karena Penganiayaan dan Pembunuhan, Keluarga Ungkapkan Fakta Baru
Mereka dituduh membantu milisi melawan militer, yang merebut kekuasaan lewat kudeta tahun lalu dan menindak keras para pembangkang.
Atas insiden itu, Amerika Serikat mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan untuk menghukum junta Myanmar, setelah eksekusi empat aktivis demokrasi di negara itu.
Berbicara pada konferensi pers reguler, Senin (25/7), Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price meminta negara-negara untuk melarang penjualan peralatan militer ke Myanmar dan menahan diri dari tindakan apa pun yang akan memberikan kredibilitas internasional kepada junta.
Ditanya apakah pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi terhadap industri gas Myanmar, sektor yang terhindar dari sanksi AS putaran sebelumnya, Price mengatakan bahwa dalam diskusi mereka tentang tindakan lebih lanjut, semua opsi tersedia.
“Dengan kekejaman mengerikan yang telah dilakukan junta, kondisi rezim ini tak normal,” kata Price.
Pada Senin, militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan bahwa mereka telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu “aksi teror”.
Dijatuhi hukuman mati dalam persidangan rahasia pada Januari dan April, keempat aktivis itu dituduh membantu gerakan perlawanan sipil yang telah memerangi militer sejak kudeta tahun lalu dan tindakan keras berdarah terhadap protes nasional.
Eksekusi pertama yang dilakukan Myanmar dalam beberapa dekade memicu kecaman internasional.
Tidak ada negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan Myanmar lebih dari China, kata Price.
Ia juga menyerukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempertahankan preseden yang melarang perwakilan junta dalam pertemuan ASEAN.
editor : NMD
sumber : kalimantanlive.com/antara
