TANAHBUMBU, Kalimantanlive.com – Wakil ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dan anggota Komisi II Burhanuddin melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka komparasi dan monitoring dan evaluasi (Monev) ke Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (2/8/2022).
Sesuai bidangnya pada Komisi II yakni Ekonomi dan Keuangan, maka pihaknya mendatangi UPPD Samsat sebagai unit penerimaan pajak terkait sinkronisasi data perpajakan daerah (Target dan Realisasi) ke UPPD SAMSAT Batulicin.
Dalam kegiatan Monev ini, Yani Helmi dan Burhanuddin disambut langsung oleh Kepala UPPD Samsat Batulicin Hairurraji, dan disampingi oleh Kasi Pelayanan PKB/BBNKB Hariyadi, Kasi Pendapatan Lainnya, Indra Abdillah, serta Kepala Subbag TU Arif Rahman Hakim.
BACA JUGA :
Yani Helmi : Penerimaan Pajak Air Permukaan Rendah Akibat Akses Masuk ke Perusahaan di Tanbu Sulit
Hairurraji menjelaskan secara rinci penerimaan pajak, baik PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) sejak 2018 hingga Juli 2022.
Menurut dia, dari empat penerimaan pajak untuk pembangunan di Banua ini terus berada di atas 100 persen kecuali pada 2020, yang ditengarai akibat menurunnya perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Namun, lanjut Hairurraji, kondisi ini terus mengalami perbaikan. Terbukti rata-rata realisasi penerimaan pajak sudah berada di atas 50 persen kecuali untuk PAP.
Usai pemaparan, Paman Yani sapaan akrab Muhammad Yani Helmi menanggapi sempat terjadinya penurunan pada 2020 tersebut. Sebagai wakil rakyat ia memaklumi tidak tercapainya target tersebut akibat pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah tren-nya pada 2022 ini kembali membaik, terbukti sudah berada di atas 50 persen realisasinya,” ujarnya.
Namun Paman Yani menyoroti tentang tingginya target yang ditetapkan untuk PAP. Yakni sebesar Rp 8.495.926.000 pada 2022. Yang mana angka ini jauh di atas target pada 2021 dengan target pendapatan Rp1.853.041.000 dengan realisasi sebesar 20 persen.
“Tinggi sekali, 2021 saja tidak tercapai. Apalagi dinaikkan tanpa adanya keseriusan yang kuat oleh pemerintah untuk mendorong agar pendapatan air permukaan ini menjadi sektor pendapatan pajak Kalsel,” katanya.
Menurut Paman Yani banyak perusahaan di Kalsel yang masih dan terkesan untuk memahami bahwa mereka adalah wajib pajak dari air permukaan ini.
