Hal itu akan membuat inflasi semakin tinggi. Ia memprediksi inflasi RI lebih dari 6 persen pada akhir 2022.
“Dengan asumsi kenaikan Pertalite dan Solar sama-sama 30 persen, dampak ke inflasi naik hampir 1 persen,” imbuh Josua.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi RI tembus 4,94 persen pada Juli 2022. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 lalu.
Ketika inflasi naik, jumlah orang miskin akan bertambah. Meski, ia mengaku belum menghitung secara pasti berapa potensi penambahan jumlah orang miskin setelah harga BBM subsidi naik.
“Tingkat kemiskinan sekitar 9,54 persen, 2022 diperkirakan pemerintah setidaknya bisa 8,5 persen atau 9 persen. Dengan kondisi ini, mungkin target pemerintah bisa meleset,” ucap Josua.
BPS mencatat jumlah orang miskin sebanyak 26,16 juta orang pada Maret 2022. Angka itu turun dibandingkan posisi September 2021 yang sebanyak 26,5 juta. “Efek kenaikan harga BBM berimplikasi ke inflasi ini kan akan menambah jumlah orang miskin,” jelasnya.
Tak hanya itu, ekonomi RI juga berpotensi melambat kalau harga BBM subsidi naik. Sebab, konsumsi masyarakat akan menurun ke depannya.
Konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Alhasil, naik atau turunnya konsumsi akan berpengaruh terhadap ekonomi RI. “Kalau implementasi kenaikan harga BBM pada kuartal III 2022, mungkin dampaknya terasa kuartal IV 2022,” kata Josua.
Dengan asumsi ada kenaikan harga BBM subsidi, ia memproyeksi ekonomi RI mentok di area 4 persen sepanjang 2022.
Berdasarkan data BPS, ekonomi RI tumbuh 5,44 persen pada kuartal II 2022. Realisasi itu lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2022 yang hanya 5,01 persen. Kendati demikian, pemerintah masih optimistis ekonomi RI tumbuh 5 persen sampai 5,2 persen sepanjang tahun ini.
Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi, Josua mengingatkan pemerintah untuk menambah bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kelas menengah bawah.
“Bisa diberikan kepada warga menengah bawah, masyarakat rentan miskin juga,” tutur Josua.
Salah satunya, sambung dia, sopir taksi dan ojek online. Sebab, jumlah penumpang berpotensi berkurang jika harga BBM subsidi naik.
Maklum, tarif taksi dan ojek online akan meningkat menyesuaikan harga BBM. Ketika harga taksi dan ojek online naik, maka masyarakat akan beralih ke transportasi umum yang lebih murah, seperti KRL atau busway.
“Mungkin setoran mereka sekarang mulai tinggi lagi, tapi dengan kenaikan inflasi, harga-harga semua naik, bisa saja tetap tidak cukup. Pengeluaran tetap lebih besar,” jelas Josua.
Hal yang sama diungkapkan Faisal. Menurut dia, pemerintah sempat memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM pada 2014 atau 2015 lalu.
“Jadi, memang pemerintah sekarang juga harus menambah bansos kalau harga BBM subsidi naik,” ungkap Faisal.
Namun, bantuan itu sifatnya jangka pendek, tiga bulan sampai enam bulan. Pemerintah tak mungkin memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terus menerus.
“Itu penyelamatan jangka pendek, hanya bantalan sementara,” imbuhnya.
Untuk jangka panjang, masyarakat lagi-lagi cuma bisa mengandalkan penghasilannya sendiri. Di sini, pemerintah harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah agar lebih sejahtera.
“Caranya bagaimana? Ciptakan lapangan kerja, pendampingan UMKM,” ucap Faisal.
Ia menyatakan pemberdayaan UMKM perlu dilakukan karena mayoritas masyarakat kelas menengah bawah bekerja di sektor informal. Mereka yang menjadi karyawan sektor formal atau pegawai kantoran biasanya sudah naik level ke kelas menengah.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah harus memberikan BLT sekitar Rp800 ribu per bulan. Bantuan itu mininal digelontorkan selama enam bulan.
“BLT diberikan kepada masyarakat menengah bawah sekitar Rp800 ribu cukup, kalau Rp500 ribu tidak cukup,” ujar Tauhid.
